BAB 5 HUKUM
PERJANJIAN
1.
Standar Kontrak
Standar kontrak
adalah perjanjian yang isinya telah ditetapkan terlebih dahulu secara
tertulis berupa formulir – formulir yang digandakan dalam jumlah tidak
terbatas, untuk ditawarkan kepada para konsumen tanpa memperhatikan perbedaan
kondisi para konsumen.
2.
Macam-Macam
Perjanjian
Berdasarkan
waktunya, perjanjian kerja dibagi menjadi:
- perjanjian
kerja waktu tertentu (PKWT);
- pekerjaan
waktu tidak tertentu (PKWTT).
Sedangan
berdasarkan bentuknya, perjanjian kerja dibagi menjadi:
- tertulis;
- lisan.
3.
Syarat Syahnya
Perjanjian
Menurut Pasal 1338
ayat (1) bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya
sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KHU Perdata.
Pasal 1320
KHUPerdata menentukan empat syarat sahnya perjanjian yaitu harus ada :
1. Kesepakatan
Yang dimaksud
dengan kesepakatan di sini adalah adanya rasa ikhlas atau saling memberi dan
menerima atau sukarela di antara pihak-pihak yang membuat perjanjian
tersebut. Kesepakatan tidak ada apabila kontrak dibuat atas dasar paksaan,
penipuan, atau kekhilafan.
2. Kecakapan
Kecakapan di sini
berarti para pihak yang membuat kontrak haruslah orang-orang yang oleh hukum
dinyatakan sebagai subyek hukum. Pada dasarnya semua orang menurut hukum cakap
untuk membuat kontrak. Yang tidak cakap adalah orang-orang yang ditentukan oleh
hukum, yaitu anak-anak, orang dewasa yang ditempatkan di bawah pengawasan
(curatele), dan orang sakit jiwa. Anak-anak adalah mereka yang belum
dewasa yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum
berumur 18 (delapan belas) tahun. Meskipun belum berumur 18 (delapan belas)
tahun, apabila seseorang telah atau pernah kawin dianggap sudah dewasa, berarti
cakap untuk membuat perjanjian.
3. Hal
tertentu
Maksudnya objek
yang diatur kontrak harus jelas, setidak-tidaknya dapat ditentukan. Jadi, tidak
boleh samar-samar. Hal ini penting untuk memberikan jaminan atau kepastian
kepada pihak-pihak dan mencegah timbulnya kontrak fiktif.
4. Sebab
yang di bolehkan
Maksudnya isi
kontrak tidak boleh bertentangan dengan perundang-undangan yang bersifat
memaksa, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.
4.
Saat Lahirnya
Perjanjian
Menetapkan kapan
saat lahirnya perjanjian mempunyai arti penting bagi :
1.
kesempatan penarikan kembali penawaran;
2.
penentuan resiko;
3.
saat mulai dihitungnya jangka waktu kadaluwarsa;
4.
menentukan tempat terjadinya perjanjian.
5.
Pembatalan dan
Pelaksanaan Suatu Perjanjian
Pengertian
pembatalan dalam uraian ini mengandung dua macam kemungkinan alasan, yaitu
pembatalan karena tidak memenuhi syarat subyektif, dan pembatalan karena adanya
wanprestasi dari debitur.
Pembatalan dapat dilakukan dengan tiga syarat yakni:
1) Perjanjian harus bersifat timbale balik (bilateral)
2) Harus ada wanprestasi (breach of contract)
3) Harus dengan putusan hakim (verdict)
1) Perjanjian harus bersifat timbale balik (bilateral)
2) Harus ada wanprestasi (breach of contract)
3) Harus dengan putusan hakim (verdict)
Pelaksanaan Perjanjian
Yang dimaksud dengan pelaksanaan disini adalah realisasi atau
pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh pihak- pihak supaya
perjanjian itu mencapai tujuannya. Pelaksanaan perjanjian pada dasarnya
menyangkut soal pembayaran dan penyerahan barang yang menjadi objek utama
perjanjian. Pembayaran dan penyerahan barang dapat terjadi secara serentak.
Mungkin pembayaran lebih dahulu disusul dengan penyerahan barang atau
sebaliknya penyerahan barang dulu baru kemudian pembayaran.
Pembayaran
1) Pihak yang melakukan pembayaran pada dasarnya adalah debitur yang
menjadi pihak dalam perjanjian
2) Alat bayar yang digunakan pada umumnya adalah uang
3) Tempat pembayaran dilakukan sesuai dalam perjanjian
4) Media pembayaran yang digunakan
5) Biaya penyelenggaran pembayaran
Penyerahan Barang
Yang dimaksud dengan lavering atau transfer of ownership adalah
penyerahan suatu barang oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain,
sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas barang tersebut. Syarat-
syarat penyerahan barang atau lavering adalah sebagai berikut:
1) Harus ada perjanjian yang bersifat kebendaan
2) Harus ada alas hak (title), dalam hal ini ada dua teori yang sering
digunakan yaitu teori kausal dan teori abstrak
3) Dilakukan orang yang berwenang mengusai benda
4) Penyerahan harus nyata (feitelijk)
Penafsiran dalam Pelaksanaan Perjanjian
Dalam suatu perjanjian, pihak- pihak telah menetapkan apa- apa yang
telah disepakati. Apabila yang telah disepakati itu sudah jelas menurut kata-
katanya, sehingga tidak mungkin menimbulkan keraguan- keraguan lagi, tidak
diperkenankan memberikan pengewrtian lain. Dengan kata laintidak boleh
ditafsirkan lain (pasal 1342 KUHPdt). Adapun pedoman untuk melakukan penafsiran
dalam pelaksanaan perjanjian, undang- undang memberikan ketentuan- ketentuan
sebagai berikut:
1) Maksud pihak- pihak
2) Memungkinkan janji itu dilaksanakan
3) Kebiasaan setempat
4) Dalam hubungan perjanjian keseluruhan
5) Penjelasan dengan menyebutkan contoh
6) Tafsiran berdasarkan akal sehat
Sumber :
http://www.academia.edu/8640235/HUKUM_PERJANJIAN
http://irwanandrianto.blogspot.com/2012/08/hukum-perjanjian-kontrak.html
https://vanezintania.wordpress.com/2011/05/13/pembatalan-dan-pelaksanaan-perjanjian/
2) Memungkinkan janji itu dilaksanakan
3) Kebiasaan setempat
4) Dalam hubungan perjanjian keseluruhan
5) Penjelasan dengan menyebutkan contoh
6) Tafsiran berdasarkan akal sehat
Sumber :
http://www.academia.edu/8640235/HUKUM_PERJANJIAN
http://irwanandrianto.blogspot.com/2012/08/hukum-perjanjian-kontrak.html
https://vanezintania.wordpress.com/2011/05/13/pembatalan-dan-pelaksanaan-perjanjian/
Tidak ada komentar:
Posting Komentar